MINUT, Barometersulut.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus konsisten memperketat pengawasan terhadap performa dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah beberapa waktu lalu menyasar Dinas Pariwisata serta Dinas Sosial, kali ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minut menggelar inspeksi mendadak (sidak) lanjutan di Dinas Pendidikan dan Dinas PPPA Minut, Senin (22/6/2026).
Sidak yang diinisiasi berdasarkan instruksi bupati ini dipimpin langsung oleh Kepala BKPSDM Minut, Herman Hendrik Mengko, S.STP, M.Si. Pemantauan di instansi yang mengelola sektor pendidikan tersebut difokuskan pada kepatuhan jam kerja, validitas kehadiran fisik, dan efektivitas pelayanan publik di lapangan.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim BKPSDM menyisir ruang kerja untuk mencocokkan fisik pegawai dengan rekapitulasi absensi yang ada.
“Ini merupakan bagian dari evaluasi berkala. Kita ingin memastikan seluruh aparatur tetap bergerak di dalam koridor regulasi, bekerja profesional, dan menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas,” kata Herman.
Selain memeriksa kehadiran fisik, BKPSDM Minut juga menyoroti aspek digitalisasi birokrasi. Herman menginstruksikan seluruh instansi, termasuk Dinas Pendidikan, untuk mempercepat pengisian dokumen pada Document Management System (DMS).
Setiap pegawai diwajibkan memantau secara mandiri rapor performa digital mereka melalui aplikasi MyASN. Skor DMS saat ini menjadi parameter krusial dalam mengukur tertib administrasi kepegawaian.
Nantinya, seluruh data pengawasan dari Dinas Pendidikan ini akan dikompilasi menjadi laporan resmi. Hasil evaluasi ini bakal diserahkan langsung kepada pimpinan daerah sebagai basis data penilaian kinerja sekaligus bahan pembenahan tata kelola pemerintahan ke depan.
Sementara Itu Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, memberikan apresiasi atas respons cepat penguatan budaya kerja yang konsisten dilakukan oleh BKPSDM Minut. Bupati menegaskan bahwa penegakkan disiplin di lingkungan Pemkab Minut merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Disiplin adalah fondasi utama dari pelayanan publik yang prima. Kita tidak bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani jika aparaturnya mengabaikan aspek fundamental ini. Oleh karena itu, sidak dan evaluasi berkala seperti ini akan terus kita lakukan secara menyeluruh,” tegas Bupati Joune Ganda.
Menurutnya, penerapan sistem yang transparan, terukur, dan berbasis digital akan memicu seleksi alam bagi para pegawai.
“Melalui sistem ini, ASN yang tidak patuh secara otomatis akan terseleksi oleh sistem yang ketat. Sekarang, setiap pegawai dituntut meningkatkan kapasitas personalnya karena promosi dan pengembangan karier sepenuhnya mengacu pada capaian kinerja serta regulasi,” tambah Joune Ganda.
Bupati juga menambahkan bahwa pembenahan manajemen talenta berbasis kompetensi dan penguatan integritas merupakan kunci utama untuk melahirkan ruang birokrasi yang berkualitas di Minut.
(Nando Adam)
