Tahuna, BAROMETERSULUT.com– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan mengusung tema “Peningkatan Ekonomi Kepulauan Berbasis Potensi Perikanan yang Didukung Tata Kelola Efektif dan Penguatan SDM”.
Musrenbang yang diprakarsai oleh Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ini menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah pembangunan Sangihe di tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan bahwa forum ini tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
Bupati meminta seluruh proses penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah didasarkan pada kajian mendalam.
“Kita tidak boleh lagi terjebak dalam pengulangan isi dokumen perencanaan yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Perencanaan yang baik lahir dari pemahaman terhadap akar persoalan, bukan sekadar mengisi ruang kosong dengan target kerja yang tidak menyelesaikan masalah,” ujar Thungari.
Bupati juga menekankan pentingnya menjadikan Sapta Membara—tujuh arah kebijakan prioritas pembangunan daerah—bukan sebagai jargon belaka.
Ia menyebut tujuh isu utama yang perlu menjadi perhatian: tata kelola pemerintahan, pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi, pelayanan sosial, pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan generasi muda.
Dalam aspek tata kelola, ia menyoroti struktur birokrasi yang belum efisien serta rendahnya kapasitas aparatur dalam menerjemahkan regulasi.
“Digitalisasi pemerintahan belum optimal, inovasi masih rendah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara di sektor ekonomi, Bupati menyoroti potensi unggulan seperti perikanan, perkebunan, pariwisata, dan UMKM yang belum tergarap maksimal akibat minimnya dukungan kebijakan berbasis data.
Ia juga menyinggung persoalan klasik soal kemiskinan di Sangihe.
“Data kemiskinan kita salah satu yang tertinggi di Sulawesi Utara. Jangan sampai, kata Pak Sekda, miskin itu memabukkan. Banyak warga mengaku miskin demi mendapat bantuan,” kata Thungari.
Bupati pun menutup dengan ajakan agar seluruh perangkat daerah menyusun program yang berdampak nyata dan berbasis data yang valid serta terukur.
“Setiap rupiah harus menciptakan perubahan. Setiap kegiatan harus berdampak. Dan setiap program harus menyelesaikan masalah,” katanya.
Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar instansi dan pemangku kepentingan, sembari mendorong budaya kerja kolaboratif yang menjunjung tinggi efektivitas dan selektivitas dalam perencanaan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari, Sekda Sangihe M Herry Wolf, Pimpinan OPD, Unsur Forkopimda, Instansi Vertikal.
