Minut,BAROMETERSULUT.com-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) tengah menjadi fokus pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, dan dipastikan akan berlangsung selama 35 hari, terhitung sejak 11 April hingga 21 Mei 2025.
Kegiatan pemeriksaan diawali dengan rapat pendahuluan pada Senin (15/4/2025) di ruang Sekretaris Daerah Minut dan dilanjutkan dengan entry meeting secara daring bersama seluruh pemerintah daerah yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK.
Pemeriksaan Menyeluruh, Fokus pada Kepatuhan dan Akuntabilitas
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Minut, Carla Sigarlaki, mengatakan bahwa pemeriksaan ini akan menyasar empat aspek utama:
1.Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2.Efektivitas sistem pengendalian internal
3. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4. Kecukupan dalam penempatan dan pelaporan aset
“Keempat aspek ini sangat menentukan dalam pemberian opini BPK atas LKPD 2024. Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel,” ungkap Carla.
Rapat dan entry meeting turut dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin Lotulung, Sekda Novly Wowiling, Inspektur Stephen Tuwaidan, serta sejumlah pimpinan OPD teknis.
Dari pihak BPK hadir Pengendali Teknis Mashudi dan Ketua Tim Pemeriksa Sylvie Suherman.
Sekda Minut, Novly Wowiling, menekankan pentingnya dukungan penuh dari setiap OPD.
Ia menginstruksikan agar dokumen dan data disiapkan secara lengkap dan tepat waktu, guna memperlancar seluruh proses pemeriksaan.
Dengan pengalaman dan kesiapan tim, Pemkab Minut menargetkan bisa kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kami optimistis. Selama ini koordinasi lintas OPD terus diperkuat. Kami ingin menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” tambah Carla Sigarlaki.
Secara terpisah, Bupati Minut Joune Ganda meminta jajaranya agar mendukung kegiatan pemeriksaan LKPD 2024 oleh tim BPK dengan memberikan data yang dibutuhkan secara benar dan tuntas.
” Saya minta OPD terkait agar komunikatif dan kooperatif mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK secara tuntas” tandas Joune Ganda sambil menambahkan sangat optimis bakal meraih WTP atas LKPD tahun 2024 ini.(nando)
