Minut,BAROMETERSULUT.com- Bupati Minahasa Utara Joune Ganda kembali memimpin rapat koordinasi penanganan bencana, kamis (11/4/2024).
Diketahui rapat koordinasi dan evaluasi agenda utamanya membahas soal penanganganan bencana pasca penetapan status Tanggap Dararut Bencana, alokasi anggaran dan soal usulan pembiayaan ke BPBD dan Kementrian terkait lainnya ini diukuti oleh kepala dinas dan badan terkait dan para Camat.
Dalam rapat itu Bupati Joune Ganda menekankan beberapa hal penting, diantaranya soal penggunaan anggaran tanggap bencana harus sesuai aturan dari perencanaan, penyaluran serta pemanfaatan yang harus di dukung oleh dokumentasi sesuai fakta yang ada, khususnya di dinas PUPR dan BPBD yang mendapat alokasi dana tanggap bencana dari kas Biaya Tidak Terduga(BTT).
“Saya ingatkan kepada seluruh jajaran terkait agar pemanfaatan dana tanggap bencana harus bebas dari kesalahan penggunaan apalagi pelanggaran serta harus mampu dipertanggung jawabkan sesuai aturan pelaporan yang berlaku” tegas Joune Ganda.
Selain itu Kepada para Camat Bupati Joune Ganda memerintahkan mengawasi dan menindaklanjuti pengusulan Desa terkait bantuan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
” Kepada para Camat untuk mendampingi para hukum tua agar pengusulan tepat sasaran dan skalaprioritas” ucap Joune Ganda.
Terkait dengan kebutuhan dasar warga terdampak juga menjadi atensi Bupati Joune Ganda kepada para peserta rapat malam tadi.
” Soal kebutuhan dasar air bersih saya minta Dirut PDAM untuk memastikan agar semua kebutuhan air bersih di wilayah terdampak bencana terpenuhi .Sementara untuk para Camat agar memonitor dan menjamin data akurat terkait dengan jumlah warga terdampak yang membutukan bantuan bahan kebutuhan dasar”ucap Bupati Joune Ganda.
Secara umum kepada para peserta rapat Bupati Joune Ganda berharap pasca bencana dan masa tanggap darurat semua upaya penanggulan tetap di maksimalkan sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
” Bagi instansi teknis yakni BPBD dan PUPR agar memaksimalkan anggaran yang di alokasikan, proses awal hingga realisasi penggunaannya harus jelas, terdokumentasi maksimal serta mampu dipertanggung jawabkan termasuk biaya operasional bagi tenaga dilapangan”tandas Bupati Joune Ganda sambil menegaskan masa tanggap bencana ini tetap berharap dukungan doa dari seluruh lapisan masyarakat atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah.
Senada dengan Bupati Joune Ganda, Kepala Inspektorat Minut Steven Tuaidan mengingatkan agar didistribusi bantuan kebutuhan pokok bagi warga terdampak memperhatikan prinsip “By name By Adress” data penerima dan alamat harus jelas sehingga jika dievaluasi tidak ada kesalahan.
Dia menambahkan, mencermati APBD saat ini tidak bakal mampu mengakomodir pembiayaan dampak bencana, maka regulasi membolehkan pengunaan APBdes sepanjang untuk kebutuhan prioritas. Hal ini dapat dilakukan atas koordinasi Dinas Pemdes dan badan keuangan serta pemerintah Kecamatan dan Desa terkait.
” Untuk yang berkaitan dengan penggunaan anggaran khususnya pada masa tanggap darurat bencana ini akan kami kawal sejak perencanaan, penggunaan hingga proses pertanggung jawabannya” tegas Tuwaidan.
Sementara itu, Kaban Keuangan menjelaskan bahwa dalam rangka penangganan tanggap darurat bencana di 5 Kecamatan wilayah Minut telah diterbitkan SK Bupati No.127/2024 tentang Penetapan belanja kebutuhan untuk penangganan bencana banjir dan tanah longsor melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2024 sebesar Rp1.668.486.911, yang dikelola oleh OPD penanggungjawab dengan rincian;
– BPBD sebeser Rp885.360.000
– Dinas PUPR sebesar Rp783.126.911
“Alokasi dana tersebut digunakan dalam untuk penangganan keadaan darurat antara lain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama waktu status tanggap darurat ditetapkan”ujar Karla sambil menambahkan untuk perbaikan insfrastruktur rusak seperti jalan, jembatan dan fasilitas pendidikan yang membutuhkan waktu lebih karena perlu pembangunan dan konstruksi diusulkan melalui bantuan Hibah BNPB.
Menjadi perhatian Bupati Joune Ganda dalam rapat itu, laporan Dua camat Wanita yang belum sebulan menjabat yakni Camat Wori dan Camat Dimembe.
Camat Wori Kristiana Doodoh dalam laporannya bahwa saat ini kondisi sosial kemasyarakat pasca diterjang mulai kondusif, dimana seluruh warga yang mengungsi akibat bencana telah kembali kerumah masing-masing.
Kristina menambahkan, akibat bencana ini sebanyak 96 rumah masyarakatnya yang terdampak, dengan rincian 3 rusak berat, 86 rusak ringan dan 3 berpotensi terdampak atau berada diwilayah rawan terdampak.
Sementara itu Camat Dimembe Ansye Dengah.S.Sos melaporkan bahwa sarana Jembatan desa Batu dan desa Lumpias akan segera dilakukan proses Rehabilitasi oleh dinas PUPR.(nando)
