Digenjot JGKWL, Minut Over Target Penurunan Stunting Se- Sulut

Minut,BAROMETERSULUT.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Bupati Joune Ganda, SE.MAP.MM.Msi bersama Wakil Bupati Kevin W. Lotulung, SH.K
MH (JG-KWL) terus menunjukkan komitmennya untuk menurunkan Stunting serta angka Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Diketahui, data survey penurunan stunting tahun 2022 melalui Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dari jumlah 313 menjadi 91 orang, data bulan Maret 2024.

Atas capaian pemerintah JGKWL mendapat apresiasi positif Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, dr Diano Tino Tandaju.

Hal itu disampaikan Tino Tandaju dalam Rapat Konsolidasi Rembuk Stunting Kabupaten Minahasa Utara yang di gagas Bapeda Kabupaten Minahasa Utara berlangsung di kantor Bapelitbang Minut, Rabu (20/03/24).

Menurut Tino Tandaju, berdasarkan dara dari 15 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kabupaten Minahasa Utara melebihi target yang dipatok.

“ Prestasi dan capaian ini berhasil didapatkan karena dinas terkait, Kecamatan hingga Pemerintah Desa berkomitmen dan berkolaborasi mengimplementasikan kebijakkan Bupati dan Wakil Bupati Minut lewat OPD soal upaya penurunan stanting.” tegas Tandaju sambil percepatan penurunan stunting terus dilaksanakan secara holistik, integrasi, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program-program baik dengan pihak Kementrian/Lembaga antar pemangku kepentingan lainnya di daerah.

Baca juga:  BERITA FOTO: Wagub Steven Kandouw Bersama Istri Hadiri Ibadah Penghiburan Meninggalnya Almarhum Fanny Legoh

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Minut Ir Novly Wowiling MSi menegaskan bahwa keberhasilan penurunan angka stunting merupakan Komitmen yang harus sejalan dari seluruh SKPD dan Stakeholder yang bekerja keras sehingga sejalan dengan visi-misi Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE MAP MM MSi dan Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Wiliam Lotulung, SH MH.

Dijelasjannya, Data e-PPGBM seimbang dengan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Segala upaya dikerahkan, melibatkan seluruh stakeholder. Kerja keroyokan ini sangat diharapkan sejalan dengan visi-misi JGKWL yang diterapkan melalui an komitmen bersama sehingga prevelensi penurunan angka stunting, maupun angka Kemiskinan sesuai target.

“ Yang pasti, JG-KWL begitu konsen terhadap permasalahan di masyarakat, demi mewujudkan visi-misi Minut akan semakin lebih baik dan maju,” tegas Wowiling.

Kepala Dinas Kesehatan Minut dr Stella Safitri dalam laporannya menjelaskan bahwal anggaran DAU yang akan dialokasikan dalam penanganan stunting sebesar Rp 2.116.044.523. Dirincikannya untuk susu ibu hamil Rp. 35.585.221, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Rp. 1.163.580.000, PMT Pemulihan bahan pangan lokal kepada Balita gizi buruk, kurang dan stunting Rp. 883.119.300 dan Susu Balita Rp. 33.760.000.

Baca juga:  Kodim 1310/Bitung Janji Bakal Tindak Tegas dan Bubarkan Kerumunan Massa Malam Pisah Tahun

“Sesuai data e PPGBM, jumlah bayi balita stunting pada tahun 2022 berjumlah 313 dan pada tahun 2024 berjumlah 91,” ucap dr Stella.

Hal yang sama dilakukan sejumlah OPD, sebut saja Dinas PU dalam mendukung penurunan stunting berupa Pengadaan 7 titik penyediaan air bersih dengan anggaran Rp1,1 M. Dinas PMD pemberian PMT di Posyandu melalui anggaran Dana Desa. Disdukcapil pelayanan jemput bola administrasi kependudukan kepada anak-anak stunting.

Sementara kerjasama pihak swasta PT MSM pada tahun ini juga melakukan berkoordinasi dengan Kepala-Kepala Puskesmas dalam upaya penurunan stunting agar tepat sasaran, dengan alokasi anggaran berjumlah Rp 462 juta/tahun, khusus pembantuan penurunan Stunting di daerah ini.

Disisi lain, kolaborasi TNI-Polri dalam upaya penanganan stunting berupa memiliki anak asuh stunting. Termasuk insiatif DPRD melalui dana pokok pikiran (Pokir) dewan yang diperuntukan ke sektor Pendidikan.

Rapat Konsolidasi Rembuk Stunting yang di gagas Bapeda Minut turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Minut Poultje P. Sundalangi, sejumlah Kepala OPD, para staf ahli dan staf khusus Bupati, Kepala Puskesmas, para Camat dan stakeholder.(advetorial)

Pos terkait