ManadoBAROMETERSULUT.com–Pesta demokrasi lima tahunan atau pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia tak terkecuali di Sulawesi Utara (Sulut) semakin di depan mata. Bahkan, terhitung bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2023 momentum hari pelaksanaan pesta rakyat tersebut tinggal 1 tahun lagi.
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) tak mau menunggu lama. Seluruh persiapan terus dikencangkan. Dimomentum satu tahun menuju tahapan Pemungutan dan Perhitungan suara, Selasa (14/2) tersebut lembaga wasit pemilu ini menggelar apel siaga pengawasan sekaligus melaunching aplikasi komunitas digital “Jarimu Awasi Pemilu” serta meluncurkan posko pengaduan yang diberi jargon “Kawal Hak Pilih”.
Kegiatan yang diawali penyampaian laporan acara oleh Kepala Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut Anggray Sari Mokoginta itu, dihadiri seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta seluruh badan ad hoc yang tersebar se Provinsi Sulawesi Utara melalui zoom meeting.
“Siaga pengawasan ini menjadi momentum tepat, bersamaan dengan satu tahun menuju Pemilu 2024. Juga diharapkan jadi momentum yang baik bagi Bawaslu untuk semakin memantapkan langkah dalam mengoptimalkan pengawasan dari berbagai aspek. Terutama aspek pelaksanaan tugas dan fungsi. Saat ini kita merapatkan barisan seluruh jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan satu tahun ke depan,”ujar Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh saat menyampaikan arahan via zoom.
Mantan Ketua KPU Sulut itu menegaskan, bahwa satu tahun menuju pemilu 2024, jadi momentum memperlihatkan eksistensi Bawaslu. “Saat ini telah terbentuk jajaran pengawas pemilu sampai di tingkat Kelurahan dan Desa (PKD). Jajaran ini sudah diberikan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan sampai ditingkat paling bawah dan ke depan akan dibentuk jajaran pengawasan sampai ditingkat TPS, “ujar Mewoh.
Ini semua lanjut Ardiles, sebagai ikhtiar yang harus dilakukan Bawaslu agar supaya tahapan pemilu 2024 berjalan sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.
“Bawaslu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan tentu harus siap dan harus mengkondisikan pasukan serta jajaran. Tapi Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri dan butuh peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif termasuk peran media massa,”tandas Mewoh.
Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut Awaluddin Umbola saat membuka kegiatan tersebut di kantor Bawaslu mengungkapkan, 14 Februari merupakan hari valentin atau hari kasih sayang. “Semoga
makna hari kasih sayang ini di bawah terus dalam semangat Pemilu. Jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana rakyat terpecah belah dengan isu-isu negatif itu terhindarkan. Semoga pemilu 2024 bisa berlangsung lancar, jujur, adil dan berintegritas,”kata mantan Ketua KPU Boltim itu.
Umbola menambahkan, “Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu” dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan. Sedangkan, posko kawal hak pilih merupakan bentuk kesiapan Bawaslu ketika melakukan pengawasan tahapan pemilu yang saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran daftar pemilih dan DPD RI.
“Harapannya adalah semua kelompok- kelompok diskusi yang akan dibangun Bawaslu akan terkoneksi terus menerus sampai dengan pemilu 2024 dilaksanakan,”ujarnya.
Nantinya kata Umbola, diaplikasi tersebut, semua orang dari berbagai unsur, bisa saling berbagi informasi berbagai hal-hal yang sifatnya hoax, ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah pemilu dan bangsa bisa dimitigasi secara cepat.
Forum diskusi ini lanjut Umbola, semangatnya tidak hanya sekedar mendapatkan materi hingga share pengetahuan, tapi akan berlangsung jangka panjang dan bisa menerima informasi dan pelaporan terhadap perkembangan pemilu yang ada disekitar.
“Sedangkan posko kawal hak pilih yang dilaunching serentak di 15 Kabupaten/Kota memberikan semangat bahwa Bawaslu juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilu yang saat ini sedang berproses dan dilaksanakan KPU lewat pantarli,”terang Umbola.
Diketahui hadir juga sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut akademisi Universitas Sam Ratulangi Dr Michael Mamentu, sejumlah media massa, pemantau pemilu, serta para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Provinsi Sulawesi Utara.(fjr)
