Tahuna, BAROMETERSULUT.com- Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan, Senin (23/5/2022) bertempat di Gedung Mapalus Kantor Gubernur mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Prof Dr H Mohammad Mahfud Mahmodin, SH SU MIP dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad D Tito Karnavian M A, Ph.D, bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda Provinsi Sulut, Bupati/Wali Kota se-Sulut, Forkopimda Kab/Kota se-Sulut, beserta Camat dan Forkopimca wilayah Lokpri Perbatasan.
Pada kesempatan tersebut Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad D Tito Karnavian M A, Ph.D memberikan arahanny kepada peserta yang hadir. Dimana dirinya ingin setiap daerah melaksanakan survei serologi, untuk mengetahui presentase populasi yang sudah memiliki antibodi.
“Pandemi terkendali dan ekonomi harus melompat dengan cara realisasi belanja APBD Provinsi dan Kab/Kota,” jelas Karnavian.
Dia menjelaskan, Satgas Pangan agar betul-betul memonitor perkembangan. Agar Sulut terkendali dengan aman selama Pandemi, sehingga memberi ruang untuk perkembangan ekonomi.
“Kehadiran kami disini sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk Gerakan membangun perbatasan di Miangas karena merupakan kepulauan terluar yang dekat dengan Filipina. Sehingga setiap daerah harus melakukan sistem pengelolaan sampah untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Sementara itu Menko Polhukam RI Prof Dr H Mohammad Mahfud Mahmodin, SH SU MIP mengungkapkan, target tahun 2025 menjadi Indonesia yang maju. Dimana Indonesia berhasil menangani Covid-19, guna pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan kedua tertinggi di dunia.
“Keberhasilan itu karena partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah bisa mengatur daerahnya masing-masing. Serta penanganan KKB di Papua, kita sedang menangani dengan pendekatan kesejahteraan dan operasi teritorial. Pejabat TNI/Polri aktif tidak boleh menjabat Penjabat Kepala Daerah, tapi pejabat TNI/Polri yang ditugaskan di 10 lembaga tertentu bisa menjabat Penjabat Kepala Daerah,” katanya.
Dia menjelaskan, kami bersama rombongan BNPP dan juga akan ikut Baznas untuk memberikan sumbangan di daerah perbatasan. Perbatasan secara ekonomi kita anggap sebagai peluang.
“Presiden menyampaikan mari kita bangun dari perbatasan sehingga BNPP ini dibentuk di Miangas ini berbatasan langsung dengan Filipina sehingga bisa menjadi ancaman dan peluang,” tandasnya. (Christ)
