Manado, BAROMETERSULUT – Aksi tutup jalan yang dilakukan sekelompok masyarakat di Jalan Soekarno beberapa hari lalu tentunya bukan suatu perbuatan yang terpuji, karena jalan tersebut merupakan jalan umum.
Terkait hal tersebut, Kapala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Provinsi Sulut Fery Sangian Ssos MAP menegaskan, akan mengevaluasi Ormas/Perkumpulan/LSM yang menutup akses jalan Soekarno tersebut.
“Atas nama aturan Perundang-undangan, melakukan kegiatan di tempat umum berupa rapat/penyampaian Aspirasi atau sejenisnya justru melanggar aturan,” tegasnya.
Lanjut Sangian, apalagi yang tidak taat pada Prokes Covid 19, tentunya akan berpotensi meningkatnya penularan virus Corona, apalagi saat ini masih pandemi.
Jadi, tambah Sangian, ini bukan hal yang terpuji.
“Jika dalam evaluasi, dalam aktivitas ORMAS/LSM telah langgar aturan, maka kami akan tempuh mekanisme sesuai aturan untuk dibekukan kepengurusannya,” tegas Sangian yang juga mantan Aktivis ’98 ini.
Sebelumnya, viral di media sosial Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey marah kepada warga yang menutup jalan dan menuntut ganti rugi lahan yang dijadikan jalan tersebut.
Olly meminta warga membawa masalah tuntutan ganti rugi lahan ke pengadilan. Peristiwanya terjadi pada Senin (20/12/2021) kemarin di ruas jalur Minahasa Utara menuju Kota Manado, tepatnya di Jalan Soekarno ke Ring Road II.
Lahan yang menjadi jalanan di lokasi itu memang menjadi sengketa, di mana warga yang mengklaim memiliki lahan mengaku belum mendapatkan ganti rugi.
Dalam itu, tampak sejumlah warga tengah berkumpul di ruas jalan tersebut. Sementara itu, tampak Olly yang berada di dalam mobil marah-marah ke warga karena jalanan yang hendak dilaluinya ditutup.
“Kalau ada bawa ke pengadilan. Bukang bagini dia pe cara (tidak seperti ini caranya). Kita straf pa ngoni samua (saya hukum atau sanksi kepada kalian semua). Mengganggu lalu lintas. Kalau belum bayar kita bayar,” tegas Olly dengan nada tinggi.
Gubernur Olly meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah hukum.
“Bawa ke pengadilan, buktikan bahwa ini ngoni (kalian) atau siapa punya? Kalau belum bayar kita bayar,” tegas Olly kepada warga.
“Putusan Mahkama Agung, Pak,” ucap salah satu warga menanggapi pertanyaan Olly.
Setelah itu, Olly segera meminta warga menhentikan aksi penutupan jalan tersebut.
Olly bahkan sempat mencari pemilik lahan untuk segera mengurus masalah itu dengan membawa berkas-berkas.
Bawa ke sana, bawa ke kantor urus. Suruh buka tu jalan kalau nyanda kita straf pa ngoni abis kita paripurna. (Suruh buka jalannya, kalau tidak saya hukum kalian ketika saya selesai paripurna,” ucap Olly lalu melanjutkan perjalanan ke DPRD Sulut untuk rapat paripurna.
Terkait video viral itu, Ketua Fraksi PDIP Sulut Rocky Wowor mengatakan gubernur marah karena warga menutup akses jalan.
“Apa yang dilakukan Pak Gubernur sudah tepat. Langkah Pak Gubernur harus tegas. Karena tidak ada main hakim sendiri,” kata Rocky, yang juga sebagai salah satu Wakil Ketua (Waka) DPD PDIP Sulut.
Rocky meminta warga mengikut prosedur yang benar yaitu menempuh jalur hukum melalui proses di pengadilan.
“Kalau merasa itu bermasalah, silakan ke pengadilan. Karena perbuatan semacam ini sangat merugikan banyak pihak,” katanya.
Rocky mengatakan, terhadap apa pun yang berkaitan dengan fasilitas umum termasuk jalan, melekat hak negara secara penuh. Menurut dia, negara dalam kedudukannya sebagai pemerintah mempunyai kedudukan hukum mengatur dan menyelenggarakan dengan prioritas paling tinggi secara hukum.
“Oleh karena itu, ketika dalam kondisi adanya hak-hak masyarakat secara perdata yang berkaitan dengan tanah yang saat ini sudah digunakan oleh pemerintah, maka penyelesaiannya adalah proses ganti rugi yang harus ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.
(Rendy)
