MANADO,Barometersulut.com-Presiden RI Ir.H.Joko Widodo pada Rapat Pimpinan(Rapim)TNI beberapa waktu lalu diJakarta,antara lain menginstruksikan agar Panglima TNI segera melakukan penyeimbangan gelar pasukan yang tandai dengan penambahan prajurit,peralatan dan pendirian instalasi militer antara wilayah barat dan timur.Artinya,Jokowi mengharapkan agar mulai tahun 2017 ini Panglima TNI lebih memprioritaskan kebutuhan pembangunan pertahanan dan pengamanan dalam bentuk gelar pasukan ke wilayah timur Indonesia,disamping soal desentralisasi kebijakkan itu juga atas dasar kondisi makin tingginya gangguan dan ancaman dikawasan Timur Indonesia,sebagai dampak negatif karena banyaknya terdapat wilayah perbatasan dengan negara lain.
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Ganip Warsito kepada Barometersulut.com Sabtu(28/01/2017) mengatakan,menindak lanjuti arahan dan perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat pimpinan TNI itu,khusus di wilayah Kodam XIII/Merdeka kebijakkan tersebut sangat tepat diimplementasikan,sebab kata Ganip sejumlah satuan dalam jajaran Kodam XIII/Merdeka berada pada wilayah perbatasan dengan negara luar,seperti di wilayah kepulauan Miangas serta Kota Bitung dan merupakan wilayah teritorial yang tinggi ancaman soal perdagangan manusia,narkoba dan aksi teroris.”Penguatan lembaga pertahanan melalui gelar pasukan di wilayah timur Indonesia menjadi perhatian khusus Panglima TNI pada tahun 2017 ini,diantaranya telah diwujudkan pengresmian kodam baru salah satu diantaranya adalah pengoperasian kembali Kodam XIII/Merdeka pada akhir tahun 2016 lalu.”ungkap Ganip,sapaan akrabnya.
Dia menambahkan,khusus untuk wilayah kepulauan Miangas,akan segera dipertimbangkan dan diprogramkan untuk melakukan penambahan prajurit dan perlengkapan.”Sebagai tindak lanjut perubahan paradigma Jawasentris menjadi Indonesiasentris,maka konsekuensi logisnya adalah dilakukannya perubahan postur organisasi kodam dan satuan lainnya diteritorial ini .”tandas Ganip sambil menegaskan seluruh perintah Panglima TNI terkait dengan penguatan dan pemberdayaan potensi wilayah terpencil dan tertinggal itu merupakan pengejawantaan dari semangat prioritas pembangunan nawacita ketiga yakni membangun dari pinggiran yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.(Regina Sambul)
