MINUT, Barometersulut.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Dr Joune Ganda, SE.MAP.MM.Msi terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program perbaikan dan pembangunan rumah. Sepanjang periode 2021–2026, tercatat sebanyak 1.946 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai sumber pendanaan.
Bupati Minahasa Utara Dr. Joune Ganda melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Minahasa Utara, Donal Tintingon, menjelaskan, penanganan tersebut mencakup pembangunan baru sebanyak 429 unit dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.517 unit.
Diakatakannya, Total anggaran yang terserap untuk program tersebut mencapai Rp45,355 miliar. Dana itu berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBD Kabupaten Minahasa Utara, Dana Alokasi Khusus (DAK), aspirasi anggota DPR RI, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR), hingga program pemerintah pusat.
“Penanganan RTLH ini dilakukan secara bertahap setiap tahun melalui dukungan anggaran daerah maupun bantuan dari pemerintah pusat dan sumber pendanaan lainnya,” ujar Tintingon, Senin (19/10/2026) kepada sejumlah wartawan.
Pada 2026, Kabupaten Minahasa Utara memperoleh dukungan signifikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program yang sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah Presiden RI tersebut menjangkau 1.213 unit rumah untuk peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Selain bantuan pemerintah pusat, Pemkab Minut melalui APBD 2026 juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas RTLH sebanyak 18 unit.
Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak, aman, dan sehat.
Berdasarkan data Disperkim Minut, lanjut Tintingon, pada 2021 pemerintah daerah memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kualitas RTLH sebanyak 67 unit. Pada tahun yang sama, terdapat pula bantuan melalui aspirasi anggota DPR RI untuk 49 unit.
“Dukungan lainnya pada 2021 berupa pembangunan baru melalui Bantuan Rumah Swadaya KSPN di wilayah Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) sebanyak 204 unit serta bantuan rumah swadaya KSPN di wilayah koridor sebanyak 225 unit,” jelasnya.
Memasuki 2022, APBD Kabupaten Minahasa Utara mengalokasikan peningkatan kualitas RTLH untuk 20 unit rumah. Sementara itu, bantuan melalui aspirasi anggota DPR RI menjangkau 50 unit.
“Pada 2023, Pemkab Minut menganggarkan perbaikan 45 unit RTLH melalui APBD. Setahun berikutnya, yakni 2024, anggaran daerah dialokasikan untuk peningkatan kualitas 13 unit rumah,” terangnya.
Selanjutnya, pada 2025, APBD Minut mendukung perbaikan 34 unit RTLH. Pemerintah daerah juga memperoleh bantuan melalui dana TJSLP/CSR untuk peningkatan kualitas delapan unit rumah.
Pada 2026, selain alokasi APBD untuk 18 unit, bantuan BSPS sebanyak 1.213 unit menjadi dukungan terbesar dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat selama periode yang tercatat.
“Dari keseluruhan program periode 2021–2026, anggaran APBD Kabupaten Minahasa Utara tercatat mendukung peningkatan kualitas sebanyak 130 unit RTLH dengan total anggaran Rp2,6 miliar,” tukas Tintingon.
Lebih lanjut Ia katakan, pemerintah daerah juga memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat dan sumber pendanaan lain untuk memperluas jangkauan program perumahan, sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
“Melalui program tersebut, diharapkan dapat terus mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih layak,” pungkasnya.
“Program perumahan ini menjadi salah satu bentuk intervensi dan kepedulian Bupati Joune Ganda dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara serta menekan angka kemiskinan esktrim.”tukas Tintintngon.(Nando Adam)
