BITUNG, Barometersulut.com-Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kota Bitung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung Tahun 2026.
Langkah strategis ini dilakukan sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Diketahui, Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (26/6/2026) ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar. Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Reza Dotulung, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kota Bitung.
Dalam arahannya, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah demi menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Sebagai kota maritim, pusat industri, dan jalur distribusi utama, Bitung memegang posisi yang sangat strategis dalam menentukan kelancaran rantai pasok pangan regional.
“Implementasi strategi 4K Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif harus terus kita perkuat melalui koordinasi lintas sektor yang responsif dan berbasis data,” ujar Hengky Honandar.
Pada sesi paparan, Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, memaparkan bahwa dinamika ketidakpastian global saat ini masih berpotensi memicu lonjakan harga pangan akibat kenaikan biaya logistik dan fluktuasi komoditas global.
Kendati demikian, BI menegaskan kesiapannya untuk all out menjaga stabilitas harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui bauran kebijakan yang matang.
Berdasarkan hasil pemantauan berkala di Kota Bitung, komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah diidentifikasi masih menjadi pemicu utama volatilitas harga di pasar. Sebaliknya, kelompok pangan pokok seperti beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam ras menunjukkan tren pergerakan harga yang lebih stabil dengan pasokan yang relatif aman dan terjaga.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa fokus pengendalian inflasi ke depan harus diarahkan pada penguatan tata kelola rantai pasok hortikultura, tanpa mengabaikan kesinambungan pasokan pangan pokok,” jelas Joko Supratikto.
Sejalan dengan pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Tahun 2026, Bank Indonesia mendorong pemanfaatan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini (early warning system), penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan efisiensi jalur distribusi hortikultura.
BI juga menyatakan dukungannya terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), khususnya untuk komoditas sensitif seperti beras medium, bawang merah, dan cabai rawit.
Di sisi lain, Pemkot Bitung memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah digulirkan sepanjang tahun 2026 guna meredam gejolak harga. Di antaranya mencakup:
• Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebanyak 24 kali.
• Pemantauan intensif terhadap harga dan stok pangan secara berkala.
• Rapat koordinasi rutin internal TPID serta pengawasan ketat terhadap penyaluran minyak goreng program pemerintah (Minyakita).
• Penyaluran bantuan 2.000 bibit cabai dan 1.000 bibit tomat kepada masyarakat untuk mendongkrak produksi pangan mandiri.
Pada kesempatan yang sama, Perum Bulog juga memastikan bahwa cadangan stok beras dan minyak goreng untuk wilayah Kota Bitung berada pada posisi yang aman.
Pertemuan tingkat tinggi ini berhasil merumuskan sejumlah poin rekomendasi strategis yang akan ditindaklanjuti secara progresif:
1. Penguatan peran Perumda sebagai offtaker (penyerap) komoditas pangan pokok dengan dukungan skema pemhiayaan daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan neraca pangan sebagai basis utama pengambilan kebijakan redaksional maupun eksekutif.
3. Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna mengamankan pasokan.
4. Peningkatan efisiensi rantai distribusi logistik hortikultura.
Menutup jalannya HLM, Pemerintah Kota Bitung menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal dan merealisasikan seluruh rekomendasi strategis tersebut demi mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, stabilitas inflasi yang sehat, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (***)
