MANADO, Barometersulut.com- Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., mengingatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) agar memperkuat fungsi pengawasan serta menutup celah praktik korupsi dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Feri Tas saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolmong, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manado, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado tersebut mengangkat tema optimalisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Turut hadir Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bolmong.
Dalam pemaparan materi bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”, Feri Tas menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus dimulai dari langkah pencegahan sejak tahap perencanaan, pembahasan hingga pelaksanaan anggaran.
Ia mengingatkan sejumlah titik rawan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya konflik kepentingan, manipulasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan.
“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus bersifat objektif, menyeluruh, dan berlandaskan integritas yang tinggi. Sejumlah titik rawan dalam siklus anggaran daerah harus diantisipasi dan ditutup celahnya sejak dini,” tegas Feri Tas.
Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Jaga Prinsip Checks and Balances
Selain menyoroti fungsi pengawasan DPRD, Plt. Kajati Sulut juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan kerja yang proporsional antara lembaga legislatif dan eksekutif, khususnya dalam pembahasan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menegaskan, perbedaan peran dan kewenangan antara DPRD dan TAPD harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan atau checks and balances.
“Perbedaan peran dan kewenangan antara DPRD dan TAPD tidak boleh dipandang sebagai penghambat, melainkan harus dijadikan kekuatan untuk saling menguji dan menyempurnakan kebijakan demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Feri Tas juga mengingatkan agar proses pembahasan anggaran tidak dimanfaatkan sebagai ruang intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Menutup pemaparannya, ia berpesan agar besarnya kewenangan yang dimiliki para wakil rakyat harus selalu diimbangi dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Melalui penguatan fungsi pengawasan tersebut, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mengawal penyusunan APBD 2027, sehingga anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Wandi)
