Jakarta, BAROMETERSULUT.com-Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto menyoroti rendahnya jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kabinet Merah Putih. Menurut Agus kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau dari hal ini saja Pak Prabowo tidak segera mengambil langkah tegas terhadap menteri- menteri ini, nanti kepercayaan publik terhadap pak Prabowo akan semakin turun,” ujar Agus Sunaryanto saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 1 Januari 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengumumkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan LHKPN-nya pada 2024. Terungkap, dari 124 pejabat pada Kabinet Merah Putih, sebanyak 72 pejabat belum melaporkan LHKPN-nya. Dari 72 pejabat tersebut, sebanyak 16 pejabat adalah menteri dan kepala lembaga setingkat menteri. Sedangkan 26 pejabat lainnya adalah wakil menteri dan wakil kepala lembaga setingkat menteri.
Selain belum melaporkan, Agus mengatakan ICW menemukan pejabat negara yang mengisi LHKPN asal-asalan. Misalnya mencantumkan harga mobil sekelas Toyota Fortuner Rp6 juta, padahal mobil itu tergolong barang mewah dengan harga di atas Rp500 juta. “Kalau atasannya saja (menteri dan wakil menteri) tidak patuh atau banyak melakukan rekayasa terhadap laporan LHKP-nya. Saya rasa itu akan membuat citra pemerintahan Prabowo akan buruk. Jadi kalau mau dibersihkan harus dimulai dari dasar dulu, yakni membenahi pelaporan LHKPN,” katanya.
Menurut Agus, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor). Oleh karenanya, Prabowo harus menunjukkan komitmennya memberantas korupsi dengan mewajibkan seluruh pejabatnya melaporkan LHKPN. Pelaporannya juga harus disusun dengan baik dan benar tanpa rekayasa.
“Harus disiasati oleh Pak Prabowo dengan membuat aturan sendiri tentang pelaporan LHKPN ini. Misalnya jadi pertimbangan apakah menteri atau wakil menteri ini di-reshuffle atau tidak (bila tidak melaporkan atau melaporkan asal-asalan LHKPN-nya)” katanya. “Orang-orang yang tidak melaporkan LHKPN ini sama saja mengkhianati kepercayaan publik termasuk presiden. Amanah jabatan saja sudah berani dikhianati apalagi amanat rakyat,” ucapnya menambahkan.
Ini Profil Singkat Eddy Wijaya
Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air.
Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa.
Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang.
Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.(***/nando)
