Bupati Minut Joune Ganda Komitmen” Hadirkan” Pemerintah di Kawasan Pulau Terluar Wori

Jakarta, Barometersulut.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Kamavian selaku Kepala BNPP disela kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023, menuturkan, forum ini mempunyai arti penting dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan diperbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.

“Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu,terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di perbatasan negara” ujar Tito, Kamis (25/5/2023) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara,

Selama tiga tahun lanjut Tito, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.

Namun, sambung dia, Situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.

Tito menutur, target yang belum tercapai dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.

Baca juga:  Welcome Dinner W20 di Likupang Minut Sukses di Gelar

Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.

“Dengan pelaksanaan rakordal ini, kami perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,”tambah Tito.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023. Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan.

Sementara itu Bupati Joune J E Ganda, SE, MAP MM MSiusai mengikuti Rakordal kepada Barometersulut.com mengatakan jika, prinsipnya kami mengatakan kepada pemerintah pusat agar, mengakselerasi pembangunan Pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Negara lain.

Sehingga aktifitas dari pulau terluar juga bisa mendapatkan fasilitas yang baik pula, terutama fasilitas dasar seperti, jalan listrik, dan air bersih. Ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya BNPP dengan harapan usulan kita bias diakomodir pemerintah pusat.

Baca juga:  Menparekraf Sandiaga Uno Sampaikan Duka Mendalam, Atas Meninggalnya Ibunda Bupati Minut Almarhumah Vonny Maramis

“Yang jelas Pemkab Minut terus berupaya membangunan koordinas kepusat dalam kaitan pemberdayaan wilayah Kepulauan terluar” tandas Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPD PDI Perjuangan Sulut itu sambil menambahkan pihaknya terus memperhatikan kehadiran pemerintah di pulau terluar di Kecamatan Wori, dengan melengkapi sarana dan prasarana publik strategis.

Diketahui, rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.

Selain itu, juga turut hadi perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi, Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.(Chris)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *