MANADO,Barometersulut.com-Dalam rangka menjaga ketahanan pangan Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka bekerjasama dengan Dinas Pertanian Sulawesi utara dan tengah, Selasa (15/5/2018) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) cetak sawah tahun 2018 wilayah Kodam XIII/Merdeka di Grhadika Jaya Sakti Makodam XIII/Merdeka.
Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Madsuni dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara penandatanganan itu antara lain mengatakan kiranya kerjasama program cetak sawah baru tahun anggaran 2018 ini
dapat menjadi momentum awal untuk kembali bekerja keras melanjutkan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kedaulatan pangan bangsa dan negara serta demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih khusus yang ada di provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Dengan adanya kerjasama ini, akan menjadi motivasi yang sangat strategis untuk meningkatkan produksi pangan nasional yakni tersedianya lahan untuk menanam padi.
Dia menambahkan, di sisi lain tantangan saat dihadapkan dengan makin meningkatnya perubahan fungsi tanah persawahan yang menjadi tempat pemukiman banyak sawah yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi pemukiman.”Saat ini solusi untuk meningkatkan jumlah area sawah beralih fungsi dan meningkatkan volume lahan produktif adalah dengan cara menyiapkan dan menerapkan strategi serta teknis dan mekanisme pencetakan sawah yang efektif dan efisien.”tegas Madsuni sambil menambahkan bahwa hal diatas juga untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni 1.200 hektar di wilayah kerja Kodam XIII/ Merdeka, yang terbagi dalam 500 hektar di Korem 131/Santiago dan 700 hektar di Korem 132/Tadulako.
Untuk itu kata Pangdam, guna mencapai hal tersebut diatas oleh karena itu, maka seluruh Stakeholders harus benar-benar memaksimalkan pelaksanaan poin-poin yang terdapat dalam perjanjian kerjasama cetak sawah TA 2018 ini, antara lain:
Pertama, pengawasan oleh personel TNI sebagai Tim Pelaksana terhadap operator Alat Berat harus dilakukan setiap hari.
Kedua, Tim Pelaksana harus segera melakukan tindakan penggantian, baik Alat Berat maupun operator, apabila kualitas pekerjaan tidak optimal.
Ketiga, Tim Pengawas dan PPHP wajib melakukan evaluasi dan memberikan saran teknis kepada Tim Pelaksana dalam hal kualitas hasil pekerjaan sesuai petunjuk teknis.
Keempat, Lahan yang dikerjakan harus pada lokasi yang telah disurvei.Namun apabila tidak memungkinkan, dapat dicarikan lokasi lain dengan catatan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Distan Kabupaten bersama Tim Survei.
Kelima, Tim Survei SID (Survey Identification Design) harus memberikan penjelasan yang rinci kepada Tim Pelaksana cetak sawah terkait letak dan arah jaringan irigasi yang sesuai dengan letak sumber air.
Keenam, sawah yang sudah selesai dicetak harus segera ditanami oleh petani dengan komoditas utama tanaman padi.
Ketujuh, dalam pengerjaan kegiatan cetak sawah baru TA 2018 agar menepati target waktu pengerjaan.
Sementara itu Kepala penerangan Kodam (Kapendam) XIII/Merdeka Kolonel Inf Andi Suryadharman kepada Barometersulut.com mengatakan penandatanganan ini merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti bersama mulai dari tingkat Korem sampai dengan Kodim yang ada di jajaran Kodam XIII/Merdeka. “Kerjasama antara Kodam XIII/Merdeka dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan Sulteng ini,merupakan tindak lanjut dan implementasi perintah komando atas dalam kaitan peningkatan volume persawahan dan secara umum terkait upaya swasembada pangan “tandas Andi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, Irdam XIII/Merdeka, Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf Endro Satoto, Danrem 132/Tadulako, para Asisten Kasdam dan Kabalak Kodam XIII/Merdeka, Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf Juberth Nixon Purnama, Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Sigit.DC, para Dandim jajaran Korem 132/Tadulako, Kadis Pertanian Provinsi beserta para Kadis Pertanian Kabupaten se-Sulawesi Utara dan Tengah.(Regina.TS)
