MANADO,Barometersulut.com-Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H.Senin(8/5/2017)secara resmi membuka acara 8th Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course di Hotel Aryaduta,Manado.
Kegiatan yang ke-8 ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Bakamla RI dengan pemerintah Australia melalui ABF ini dilaksanakan di Indonesia.Dimana perhelatan yang dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai negara Coast Guard tersebut digelar guna meningkatkan dan menyelaraskan pemahaman terhadap Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982(UNCLOS 82), hingga dalam pelaksanaan penjagaan wilayah maritim dapat mengedepankan aturan yang telah disepakati bersama, dengan fokus pelatihan ditekankan pada salah satu isu keamanan maritim di tingkat kawasan yaitu mengenai peredaran narkoba melalui laut.
Laksdya TNI Ari Soedewo dalam sambutannya menyampaikan ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari pemerintah Australia,Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kota Manado sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan semestinya.
“Sebagaimana diketahui bersama bahwa negara-negara dikawasan Asia dan Australia dihadapkan kepada berbagai isu-isu keamanan maritim seperti illegal fishing, armed robbery,illegal migrant,penyelundupan narkoba,dan isu lainnya”.Ungkap Kepala Bakamla RI ini.
Dia mengatakan,adanya kompleksitas yang tinggi pada isu-isu keamanan maritim tersebut,sehingga kerjasama antar negara dalam menanggulangi isu-isu keamanan maritim menjadi sebuah kebutuhan yang patut diaktualisasikan, tidak hanya pada sebuah lembaran perjanjian kerjasama,namun harus dapat teraktualisasi secara nyata di tingkat operasional.
Ari juga menegaskan,bahwa data world drugs report 2016 yang diterbitkan oleh United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan peningkatan peredaran narkoba melalui jalur laut yang disebut Shoutern Route,sehingga penanggulangan peredaran narkoba melalui laut menjadi hal penting yang harus dilaksanakan.
Oleh karena itu kata Ari, melalui kegiatan MSDE ke-8, Kepala Bakamla RI mengharapkan dapat ditemukan satu formulasi kerjasama teknis operasional berdasarkan ketentuan hukum internasional guna menanggulangi permasalahan tersebut.
“Apabila memungkinkan,formulasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat diangkat sebagai sebuah best practices penanggulangan peredaran narkoba melalui laut di tingkat kawasan Asia Pasifik”, pungkasnya.
Sementara itu Gubernur Provnsi Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya antara lain menegaskan bahwa saat ini pelayaran Davao-Bitung telah terbuka secara resmi,oleh sebab itu kata Olly dia berharap agar kehadiran jajaran Bakamla RI diwilayah Sulut dapat menjamin seluruh kegiatan transportasi laut khususnya jalur Davao-Bitung yang dilayani kapal RoRo 12 yang baru saja diresmikan.”Kami berharap agar pihak Bakamla dapat menjaga keamanan laut di Sulut,khususnya kelancaran pelayaran Davao-Bitung.”ungkap Olly sambil menegaskan karakteristik laut diwilayah Sulut yang rawan terhadap berbagai kejahatan wilayah laut perbatasan perlu terus mendapat perhatian serius dari pihak Bakamla seperti yang selama ini telah dilaksanakan.
Kasubag humas Bakamla-RI kapten Marinir Mardiono kepada Barometer sulut.com mengatakan,kegiatan MDSE ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE,peserta dari mancanegara,peserta dari instansi mitra maritim, antara lain dari Polair, Bea Cukai, BNN, dan TNI AL.”Pertemuan mulilateral ini dihadiri pula oleh Prof.Stuart Kaye dan Dr.Chris Rahman dari The Australian National Centre for Ocean Resources and Security(ANCORS) serta Kolonel Laut(KH)Kresno Buntoro, S.H.LL.M.,Ph.D,dan I Made Andi Arsana,Ph.D,selaku fasilitator.”tandas Mardiono.(Regina Sambul).
