MANADO,Barometersulut.com-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menetapkan dan mencanangkan tahun 2017 ini sebagai tahun bersih-bersih terhadap tindakan melawan hukum dan melanggangar Sapta Marga,Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI seperti Korupsi,narkoba, terlibat Politik praktis dan tindakan melawan hukum lainnya.
Penegasan ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Selasa(3/01/2017)dalam amanatnya pada apel luar biasa dilapangan Upacara B,Cikarang.
Dihadapan para petinggi TNI,perwira,prajurit serta PNS lingkup Markas Besar(Mabes)TNI itu,Gatot dengan tegas mengatakan tidak akan memberikan toleransi apalagi pembelaan kepada perwira dan prajurit yang tersandung kasus korupsi,narkoba dan politik praktis dan tindakan melawan hukum lainnya.”Saya tegaskan bagi prajurit dan perwira yang terbukti secara hukum terkait dengan hal tersebut diatas,maka akan dipecat dari keanggotaan sesuai UU nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI dan diproses sesuai hukum yang berlaku dinegara ini sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya.”tandas Gatot sambil menegaskan perintah ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI dan sebagai tindak lanjut dilapangan pihaknya akan membentuk tim khusus.
Panglima Kodam(Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito ketika dikonfirmasi terkait perintah Panglima TNI kepada Barometersulut.com Rabu(4/01/2017) mengatakan penegasan Panglima TNI tersebut secara otomatis dan sebuah perintah yang harus dilakukan oleh seluruh prajurit dan perwira di jajaran Kodam XIII/Merdeka secara cepat,tepat dan tuntas.”Perintah Panglima TNI adalah satu harga mati dan perintah secara general yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit diseluruh Indonesia,termasuk di wilayah teritorial Kodam XIII Merdeka.”tegasnya sambil menambahkan secara fakta bahwa perintah Panglima TNI adalah harga mati untuk dilaksanakan.
Dia menegaskan,terkait penegasan dan perintah Panglima TNI soal korupsi maka dia bertekad untuk wilayah Kodam XIII Merdeka “Clean and Clear”(bersih dan tuntas) dari soal korupsi,narkoba dan politik praktis.
Diyakininya bahwa peluang besar tindakan itu dilakukan oleh kalangan perwira yang bertanggung jawab menggelolah keuangan seperti halnya seorang pemimpin kesatuan seperti Pangdam.”Selaku Pangdam,saya akan mempertanggung jawabkan penggunaan yang dipercayakan oleh pemerintah melalui organisasi TNI,secara administrasi dan fisik.”tandas Ganip sambil menegaskan bahwa seluruh pimpinan kesatuan di teritorial Kodam XIII Merdeka terus mensosialisasikan perintah Panglima TNI ini kepada seluruh prajurit untuk mematuhinya dan tetap mengedepankan profesionalisme dan jati diri prajurit TNI.(Regina Sambul)
