MANADO, Barometersulut.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi merampungkan penyempurnaan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib).
.
Dokumen tata tertib tersebut telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Sulut setelah melalui proses pembahasan dan finalisasi oleh Panitia Khusus (Pansus).
Rapat yang di gelar di Ruang Rapat Paripurna yang di pimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiskus Andi Silangen, selasa (10/11/2026).
Penyempurnaan ini membawa perubahan cukup signifikan terhadap struktur dan substansi aturan internal lembaga legislatif. Dari sebelumnya terdiri atas 16 bab dan 137 pasal, kini berkembang menjadi 23 bab dengan total 211 pasal.
Dengan demikian, terdapat penambahan sebanyak 7 bab dan 74 pasal dalam rancangan tata tertib yang telah disempurnakan tersebut.
Sejumlah materi penting menjadi bagian dari penyempurnaan aturan, di antaranya mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW), serta pengaturan kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD.
Penyusunan dan penyempurnaan tata tertib ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi terkait pembentukan produk hukum daerah.
Dengan ditandatanganinya tata tertib tersebut, oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiskus Andi Silangen, memiliki pedoman internal yang telah diperbarui untuk mengatur mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, serta kewenangan para anggota dan pimpinan dewan.
Penyempurnaan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD agar berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kelembagaan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.(Wandi)
