JAKARTA,Barometersulut.com- Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) memberikan 6 rekomendasi penting dan strategis kepada pemerintah pusat.
Rombongan pengurus Apkasi ini dipimpin oleh Ketua Umum Burzah Zarnubi(Bupati Lahat), Ketua HarianDadang Supriatna (Bupati Bandung) dan Sekjen Joune Ganda(Bupati Minut) bersama 23 pengurus lainnya.
Hal ini disampaikan Sekjen Apkasi Joune Ganda, SE.MAP.MM.Msi(Bupati Minut) usai dialog dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengurus Apkasi, Kamis (18//8/2025) di Kemendagri Jakarta.
Menurut Joune Ganda, setelah berdialog dengan suasana yang aman dan lancar, pengurus Apkasi berkesimpulan memberikan 6 rekomendasi penting untuk menjadi perhatian pemerintah pusat.
Kata Joune Ganda, keenam isi rekomendasi itu adalah;
1) Mengembalikan jumlah TKD 2026 minimal setara 2025 (Rp864-919 triliun).
2) Tambahan alokasi minimal 10% dari pagu TKD saat ini.
3) Beban gaji P3K ditanggung APBN, bukan APBD.
4) Reformasi tata kelola fiskal nasional, termasuk:
* Merubah paradigma TKD dari “beban negara” menjadi instrumenl pemerataan pembangunan.
* Menyederhanakan regulasi penyaluran dengan mekanisme automatic transfer triwulanan.
*Mengalihkan belanja pusat yang tidak produktif ke TKD.
5) Optimalisasi Anggaran Nasional;
*Program MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan alokasi sangat besar berpotensi tidak terserap sepenuhnya. Daerah mengusulkan dana MBG yang tidak terpakai dialihkan untuk memperkuat TKD, dengan skema realisasi bertahap (Rp50-100 triliun terlebih dahulu).
*Belanja nasional lain senilai Rp500 triliun (antara lain Belanja Tidak Terduga Presiden) perlu ditinjau kembali efektivitas dan serapannya. Daerah meminta agar sebagian dialihkan ke TKD, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah.
6) Penguatan keadilan fiskal daerah, antara lain:
*Pelunasan utang DBH 2023.
*Revisi PP 19/2023 tentang PNBP agar lebih berpihak pada daerah.
*Khusus Papua, penambahan alokasi Dana Otsus.
Joune Ganda menyebutkan bahwa Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyuarakan aspirasi dan mendorong solusi konkret demi menjaga stabilitas fiskal serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Katanya, fakta dilapangan saat ini hampir semua Kabupaten khususnnya yang memiliki postur keuangan daerah yang kecil, masih sangat tergantung dengan dukungan pemerintah diantaranya Dana Transfer Daerah (TKD).
” Misi besar Pertemuan dengan Mendagri ini, pengurus APKASI mempertegas komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya serta mendukung pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkeadilan fiskal.” Kata Joune Ganda Bupati Minut 2 periode itu bernada optimis.(***)
