Manado, BAROMETERSULUT.com— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif bagi wilayah kepulauan dan perbatasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara 2025–2029 yang digelar di Minahasa Utara, Senin (30/6).
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari hadir langsung dalam forum tersebut dan menyerukan agar kebijakan pembangunan provinsi lima tahun ke depan lebih responsif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan daerah-daerah kepulauan seperti Sangihe.
“Kami membawa semangat membangun wilayah perbatasan yang sejahtera dan berbudaya. Musrenbang ini harus menjadi ruang agar suara masyarakat kepulauan tidak sekadar terdengar, tapi masuk dalam rencana aksi pembangunan provinsi,” ujar Thungari di sela-sela kegiatan yang digelar di Sentra Hotel, Minahasa Utara.
Thungari turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe, Melanchton Harry Wolff, serta Kepala Bapelitbangda, Ronald Izaak.
Kehadiran mereka dalam forum tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan arah pembangunan lokal dengan provinsi dan pusat.
Musrenbang RPJMD Sulut tahun ini mengangkat tema “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, mewakili Gubernur, dan dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulawesi Utara serta sejumlah pejabat dari kementerian teknis.
Salah satu narasumber utama dalam forum ini adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi pembangunan daerah.
“Forum ini bukan hanya soal menyusun rencana, tetapi juga tentang bagaimana mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah, termasuk memastikan daerah kepulauan tidak tertinggal,” kata Fatoni.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berharap aspirasi dan kebutuhan khas wilayah kepulauan, seperti konektivitas transportasi, penguatan ekonomi maritim, dan layanan dasar kesehatan serta pendidikan, bisa mendapat porsi yang proporsional dalam dokumen RPJMD Provinsi.
