Manado, BAROMETERSULUT –
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey merespon keluhan Bupati Talaud Elly Lasut.
Menurut Gubernur Olly, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Kementrian Keungan (Kemenkeu) terkait persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Talaud tahun 2021.
“Pemprov Sulut sudah resmi menyurat ke pusat dan saat ini sudah dibahas Dirjen Keuangan,” kata Gubernur dalam Rapat Kerja Pemerintahan 2022 di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/1).
Memang, lanjut gubernur, sistem di Kementerian Keuangan saat melewati waktu yang ditentukan, maka akan dinilai terlambat.
Sama dengan Pemkab Bolmong yang juga mrngalami La Nina sehingga mengganggu sistem jaringan internet yang mengakibatkan pencairan DAK tidak masuk di RKUD Pemkab Talaud dan Pemkab Bolmong.
“Pemprov sementara mengupayakan bagaimana caranya supaya bisa tuntas. Hal ini pernah dialami saat pandemi lalu. Jangan ragu akan hal ini, kita akan terus back up Pemkab Talaud,” tuturnya.
Menyangkut listrik, Gubernur Olly menjelaskan, pihaknya sudah melaksanakan rapat dengan Menteri ESDM untuk merubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang ada di Sulut.
“Di mana, prioritas-prioritas di daerah kepulauan kita dorong untuk lebih mempercepat pembangkit listrik. Jadi, mudah-mudahan masalah dan hambatan listrik di daerah kepulauan bisa dituntaskan,” jelasnya.
Gubernur mengatakan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan PLN dalam percepatan pembangkit listrik di kepulauan.
“Termasuk, yang ada di Manado Tua. Nanti kita buat surat lagi untuk mengingatkan direksi PLN supaya menindaklanjuti hasil keputusan bersama dalam rapat dengan menteri ESDM,” sebutnya.
“Saya sangat berterimakasih dengan rapat seperti ini bisa mendengar keluhan langsung dari para kepala daerah terkait persoalan yang sedang dihadapi,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Talaud, Elly Englebert Lasut menyampaikan tentang kondisi listrik dan jaringan internet yang sempat mati akibat badai yang terjadi pada akhir tahun 2021.
Akibatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Keuangan tak bisa dilakukan. “Jaringan IT mengalami persoalan. Akibatnya upload DAK Tahap 3 Rp60 Miliar tidak bisa dilakukan,” katanya.
“Kami sudah menyurat ke Kementerian Keuangan namun hal itu belum bisa menolong. Kami dianggap terlambat. Untuk itu, kami minta dukungan Pak Gubernur, agar DAK tahap ketiga bisa dicairkan,” pungkasnya.
(Rendy)
