MANADO, BAROMETERSULUT.com – Secara resmi Mendagri Tito Karnavian telah menyerahkan serta melantik DR Drs Agus Fatoni MSi sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di ruang rapat Sasana Bhakti Kantor Kemendari RI. Kegiatan penyerahan keputusan serta pelantikan ini digelar pihak Kementerian Dalam Negeri, Jumat (25/09/2020) siang tadi.
Pada kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian pun berpesan agar Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni bersama Pjs Gubernur lainnya yang juga dilantik, yaitu Propinsi Kepulauan Riau, Gubernur Jambi dan Gubernur, untuk dapat mengawal serta mengawasi pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 nanti.
”Bukan hanya sekedar aman dan lancar , tapi Kepala Daerah harus berupaya juga memutuskan mata rantai penyebaran Covid – 19, jangan sampai Pilkada ini menjadi media penularan Covid-19,” pesan Mendagri Tito Karnavian.
Adapun Agus Fatoni kelahiran Bahuga, Kabupaten Waykanan Lampung itu saat ini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agus Fatoni dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sebelum menjabat Kepala Balitbang, Fatoni menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan pelaksana tugas (Plt) Kepala Balitbang Kemendagri.
Lulusan S3 (doktor) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran itu memulai karier di birokrasi kepemerintahan, sabagai ajudan Gubernur Lampung pada periode 1995-1997.
Tahun 2008-2010, lulusan SMA Negeri 1 Tanjungkarang tahun 1991 itu menjabat Kepala Seksi Provinsi Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Pernah menjabat sebagai Kepala Staf Pribadi Mendagri, Kepala Bagian Protokol. Kepala Subdit Dana Bagi Hasil Pajak, Migas dan Cukai pada Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan Kemendagri. Aktif di berbagai organisasi antara lain sebagai: Ketua Senat Mahasiswa IIP pada masa pergerakan reformasi tahun 1998.
Saat ini, masih menjabat sebagai Ketua Umum Forum Protokol Indonesia, Ketua Umum Purna Praja 03 Indonesia (Pujangga Indonesia). Wakil Sekretaris Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI) Pusat dan Wakil Direktur Eksekutif Forum Sekda Provinsi Seluruh Indonesia (Forsesdasi). (*/abx)