Soal Gaji Nakes, Staf Khusus Bupati E2L Akui Murni Kelalaian Oknum ASN di Talaud

Manado,BAROMETERSULUT.com-Pemerintah Kabupaten Kepulauan melalui Staf khusus Bupati Talaud Elly Lasut yakni Jimmy Tindi mengakui kelalaian dari oknum di Pemkab Talaud dalam persoalan gaji tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum terbayarkan.

” Ini hal soal teknis, akibat tindakan oknum di Pemkab Talaud,” ujar Dia Selasa (7/11/2023) dikantor Gubernur.

Kata Tindi, ada oknum yang bersangkutan telah mengutak atik sistem sehingga mengganggu sistem.

Akibatnya, anggaran untuk pembayaran gaji tak mencukupi hingga Pemkab sehingga menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2023.

“Atas hal ini, oknum yang terkait telah diberi sanksi tegas oleh Pemkab Talaud” katanya.

Dia menambahkan, soal APBD-P 2023 Pemkab Talaud telah ada titik terang, hal itu kata Dia setelah ada pertemuan dengan pihak Pemprov Sulut.

Tindi mengatakan, dirinya baru saja melakukan pertemuan dengan pihak Pemprov Sulut.

” Yang jelas pertemuan tadi untuk mendapatkan solusi dari polemik yang ada, dan telah ada titik terang” katannya.

Baca juga:  Kapolda Sulut Hadiri Pembubaran Tim Bolavoli Indoor Usai Berlaga di PON XX Papua 2021

Sebelumnya, Hillary Lasut memimpin demo ke kantor Gubernur untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tentang APBD Perubahan Pemkab Talaud yang belum ditetapkan, termasuk soal gaji Nakes di lingkup Pemkab Talaud yang belum terbayarkan

Dalam demo damai itu, Hillary bersama sejumlah warga yang konon berasal dari Talaud, Kota Manado dan Bitung.

Terpantau, aksi demo itu tanpa orasi atau pernyataan sikap akan tetapi hanya menyampaikan aspirasi secara singkat, juga menampilkan puisi oleh mantan anggota Deprov Sulut Sherly Tanggulung dan penampilan tarian Katrili, musik bambu dan teatrikal dari sejumlah anak muda.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut Ferry Sangian menyambut dengan baik kedatangan para pendemo.

Menurut Sangian, Pemprov Sulut tidak menghalang-halangi APBD Perubahan.
Tapi pihaknya memastikan agar segala sesuatu berjalan sesuai aturan. Pelanggaran terhadap aturan akan menyebabkan semua pihak terseret masalah hukum.

“Masalah penganggaran itu adalah masalah teknis antara TAPD Pemkab Talaud dan TAPD Pemprov Sulut. Sekali lagi, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw tidak mau menghalangi apalagi menghambat,” jelasnya.

Baca juga:  Satukan Perbedaan, Olly-Imba Satukan Kekuatan

Ia menilai adalah hal wajar jikalau masyarakat menyampaikan aspirasi. Apalagi bilamana menyangkut kesejahteraan.

“Tapi ada prosedur yang harus kita lalui, makanya saat ini pihak perwakilan Pemkab Talaud dan pejabat terkait di Pemprov Sulut tengah membahas dalam rapat bersama.

Sementara itu, Hillary Lasut mengapresiasi Pemprov Sulut yang telah menerima mereka dengan baik.

Ia bahkan menyebut ini salah satu penerimaan terbaik selama pihaknya melakukan demo.

Ia berharap Pemprov Sulut dapat melakukan evaluasi dengat telit
Sangat baik kalau Pemprov Sulut bisa dengan hati-hati dan teliti melaksanakan evaluasi.

” Atas nama Pemkab Talaud saya mengapresiasi sambutan oleh Pemprov Sulut dan patut bersyukur Kita bersyukur sekali bisa diterima dengan baik dan ini salah satu penerimaan terbaik selama kami melakukan demo,” tuturnya. (*/Rendy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *