Asisten II Alan Mingkid Wakili Bupati Minut Joune Ganda Hadiri HLM TPID Sulut

Minut, BAROMETERSULUT.com- Bupati Kabupaten Minahasa Utara(Minut) Joune Ganda, SE.MAP,MM,Msi diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minut, Drs. Allan Mingkid menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam kesempatan itu Alan Mingkid didampingi oleh Kadis Pangan Jemmy Kuhu, Bertha L.Katuuk (SP/Kabag Perekonomian&SDA) Ir. Rika Laihad(/Sekretaris Dinas Pertanian) Vilma Anthoni, SH(Sekretaris Dinas Perdagangan), Wati Anzhar, S.Sos (Analisis Perencanaan di Bag Perekonomian & SDA) dan Viki Wagiu, SH.,MH(Analisis Kebijakan di Bag Perekonomian & SDA).

Diketahui, kegiatan HLM TPID Sulut ini dipimpin Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey didampingi Wagub Steven Kandouw dan KPw BI Sulut Andry Prasmoko serta dihadiri kepala BPS Sulut, kepala Kantor Perbendaharaan para kepala daerah dan pejabat terkait lainnya, Sabtu (4/11/2023) dikantor Bank Indonesia.

Menariknya dalam kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey mengumumkan sejumlah daerah yang menerima Insentif pajak tahun 2023, satu diantaranya adalah Kabupaten Minut dengan nilai Rp.9.54 Miliar.

” Iya benar, Minut menerima Insentif pajak, itu berkat motivasi dan inovasi yang kami lakukan melalui OPD dan bagian yang terkait dalam mendorong pemasukan di sektor pajak” ujar Bupati Joune Ganda.

Bupati Joune Ganda menjelaskan Pemberian Intensif fiskal diberikan oleh Kemenkeu RI secara reguler bagi Pemda untuk kelompok kategori kinjerja dalam rangka pengendalian Inflasi.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minut, Drs. Allan Mingkid disampingi Kabag Perekonomian& SDA Pemkab Minut Bertha L.Katuut menambahkan, insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk Periode III(KMK 400 Tahun 2023) dimana untuk Provinsi Sulut ada Pemkab Minut(Rp.9.54 M) Bolmong (Rp9.18 M), Minsel(Rp 9.53 M).

” Masuknya Pemkab Minut sebagai penerima insentif fiskal periode ketiga ini, tidak lepas atas arahan dan perintah Pak Bupati dan Wakil Bupati bagi kami terkait dengan upaya dan strategi pengendalian Inflasi.”tegas Alan Mingkid

Pada HLM tersebut, Gubernur Olly mengarahkan Tim TPID Sulut agar semakin memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengantisipasi peningkatan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebagai tindak lanjut, adapun upaya optimalisasi program pengendalian inflasi melalui sinergi Gelar Pangan Murah (GPM) dengan penyaluran bantuan sosial, kontinuitas pasar Bulog, dan pemanfaatan insentif fiskal untuk pengendalian inflasi.

“Kita juga merekomendasi kebijakan sebagai strategi jangka pendek yaitu penyaluran bibit siap tanam, pupuk dan alsintan; subsidi angkut komoditas pangan; serta utilisasi pos pantau barang atau komoditas. Sedangkan, untuk strategi jangka menengah panjang dapat dilakukan dengan intensifikasi/perluasan lahan berkolaborasi dengan Gapoktan; (Pilot project pembangunan green house; dan Demplot ke Poktan,” kata Gubernur Olly.

HLM ini juga menjadi ajang peluncuran website integrasi data terkait pengendalian harga di Sulut, yaitu neraca pangan, informasi harga pangan, dan kegiatan pengendalian inflasi. Website bertujuan untuk memudahkan integrasi data antar instansi dalam mengakses informasi ketersediaan dan kebutuhan pasokan dan harga komoditas pangan.

Diketahui, Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Pos Check Point di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Boolang Mongondow Selatan untuk memudahkan pemantauan pergerakan lalu lintas komoditas pangan jalur darat dalam rangka mendukung pendataan alur lalu lintas komoditas pangan Sulut.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Kepala KPw BI Sulut Andry Prasmuko, Wali Kota Bitung, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Kepulauan Talaud, Pj Bupati Sitaro, Wawali Manado, Pj Wali Kota Kotamobagu, Pj Walikota Minahasa Tenggara, Pj Bupati Minahasa, perwakilan wali kota/bupati lainnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya.(Nadam)

Pos terkait