Gaji Bukan Segalanya Untuk Tidak Berbuat Korupsi

Gaji Bukan Segalanya Untuk Tidak Berbuat Korupsi

Manado – DR ML Denny Tewu, calon DPD RI 2019-2024 dapil Sulut nomor urut 34 berpandangan, dari awal setiap orang harus menyadari bahwa pilihan pekerjaannya memiliki konsekwensi besar kecilnya pendapatannya. Ada jalur bisnis yang bisa menghasilkan pendapatan yang tidak terbatas dan ada jalur pekerjaan termasuk pejabat negara yang terbatas pendapatannya. Hidup ini adalah pilihan.

Doktor Manajemen Bisnis Akutansi ini menilai besar kecilnya gaji adalah relatif, karena yang dikejar orang adalah kebahagiaan atas rasa aman, rasa terlindungi, rasa memiliki harapan dan sebagainya. Sebesar apapun gaji yang diberikan tanpa ada manajemen yang baik, maka perilaku koruptif akan terus terjadi. ‘Karena itu, prinsip manusia yang bekerja dalam sistem suatu organisasi, perlu diatur dan diawasi,” tegas dia.

Gaji besar dibutuhkan sebagai rewards atau penghargaan atas suatu pekerjaan, lanjut dosen Magister Manajemen UKI Jakarta ini, tapi gaji bukan segalanya untuk orang tidak berbuat korup, karena kembali ke asal manusia dengan keinginan yang tidak terbatas sementara kebutuhan sesungguhnya terbatas.

Presiden Komisaris PT Asuransi Kresna Mitra Tbk dan PT Kresna Ventura Kapital ini melihat, karakter dan motivasi orang bekerja dengan di backup sistem yang baik dengan lingkungan yang menunjang akan membuat orang bisa bekerja secara nyaman dan berprestasi.

Dalam hal pengawasan, kata Denny lagi, hal itu merupakan bagian dari sistem. Dengan pengawasan yang baik akan terlihat juga apakah pejabat yang bersangkutan kapabel atau tidak, sementara gaji adalah rewards atau penghargaan, semuanya harus masuk ke dalam sistem penataan dan tidak bisa dipisahkan, karena besar kecilnya suatu gaji dalam pekerjaan tentu ada ukurannya, seperti UMP dan sebagainya.

“Sistem yang baik harusnya bisa mengeleminir tindakan korupsi. Kapasitas dan moral yang baik juga bisa mengarahkan seseorang untuk berprilaku tidak koruptif. Tapi yang banyak terjadi di kepala daerah atau pejabat negara yaitu orang tidak kapabel terlibat koruptif karena ketidak tahuannya. Disinilah sebaiknya hukum dapat berlaku bijaksana, kalau pelanggaran karena unsur kesengajaan dengan motivasi yang salah, hukumlah dia seberat-beratnya, namun kalau kesalahan itu dikarenakan ketidak mampuan / tidak kapabel, hukumlah dia seadil-adilnya,” ujar Denny . (Admin).

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan